24
Jul
10

Tugas Awam Dalam Tata Dunia

Kita, umat Katolik, adalah warga gereja sekaligus warga negara. Kiranya kita semua tahu dan memahami ini. Lantas, bagaimana membedakannya dan bagaimana hubungan itu terjadi?

Yang menjadi warga gereja adalah mereka yang telah menerima Sakramen Baptis. “Dengan pemandian, orang menjadi persona dalam Gereja Kristus dengan segala hal dan kewajiban orang Kristiani (Jacob, 1979 : 144).

Sejalan dengan semangat Konsili Vatikan II, awam dengan Sakramen Baptis mengambil bagian atas caranya sendiri dalam Kristus sebagai imam, nabi dan raja, dan juga terutama menjalankan tugas perutusan seluruh umat Kristen dalam Gereja dan dalam dunia (Lumen Gentium art. 31).

Maka awam secara penuh adalah ke dalam mempunyai tanggung jawab untuk pertumbuhan dan perkembangan Gereja, sedangkan ke luar ke dalam tata dunia memberikan kesaksian tentang imannya kepada Yesus Kristus. Memang tak dapat disangkal bahwa semua anggota Gereja, termasuk pejabat Gereja bisa berfungsi sebagai warga negara sekaligus warga Gereja. Tetapi yang bisa menjalankan tugas secara penuh ke dalam tata dunia adalah awam (Bdk. GS, 43). Pejabat Gereja di Indonesia tak diperbolehkan secara langsung mengikuti dan terjun secara material ke dalam kancah politik. Karena pejabat Gereja pada hakikatnya berfungsi sebagai pemersatu umat Allah.

Menurut Keiser (1987 : 87) hubungan Gereja dan negara dilihat dalam keseluruhan hubungan antara Gereja dan dunia. Maka “Gereja” adalah manusia beriman sejauh mereka mengungkapkan hubungan dengan Allah dalam Yesus Kristus, sedangkan “dunia” adalah manusia (beriman) sejauh ia menghayati otonominya, kerja dan hidup bermasyarakat.

Tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, sebagai orang beriman (kepada Yesus Kristus) hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara bisa berhubungan dengan warga negara yang lain yang beriman bukan kepada Yesus Kristus. Dan di sinilah yang dimaksud bahwa awam mempunyai peranan di dalam berhubungan dengan warga negara yang lain dalam arti yang sebesar-besarnya. Sebagai warga negara yang seratus persen, sama seperti warga negara lain dalam hukum (pasal 27 UUD 1945), kita (awam) tidaklah perlu mengisolasi diri, tetapi ikut bertanggung jawab juga terhadap pembangunan yang terus ditingkatkan. Menjadi warga Gereja bukan berarti mengurangi kewajibannya untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita hendaknya tetap menjaga Kekristenan diri kita (Go, 1983 : 3).

Dari beberapa uraian di atas kiranya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa di dalam hubungan antara Gereja dan negara peranan utama adalah manusianya. Hubungan itu akan menjadi baik atau menjadi runyam sangat tergantung kepada manusianya. Maka dalam hubungan konkrit ini, pembinaan hubungan antara manusia sebagai pribadi dalam kehidupan sosial sangatlah menentukan tercapainya kerja sama. Seperti apa yang telah dicita-citakan, baik oleh Gereja di Indonesia dan negara Pancasila sendiri.

Di balik hubungan kongkrit tersebut ada titik temu yang sama yang dicita-citakan, baik oleh Gereja Katolik di Indonesia dan negara Pancasila. Misalnya tentang paham kebersamaan, yaitu paham mengenai kesejahteraan umum, paham mengenai agama dan sebagainya, yang pada intinya antara Gereja dan negara Pancasila sama-sama memperjuangkan kepentingan umum dan menegakkan nilai-nilai asasi manusia. Demikian pula halnya dengan nilai takwa kepada Tuhan, kerukunan antarpenganut agama-agama, toleransi, dialog, kerjasama dan sebagainya.

Peran dan sumbangan Gereja Katolik

Lantas, apa yang bisa disumbangkan Gereja Katolik Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat?

Para Bapak Uskup di Indonesia telah memberi jawaban, yaitu dengan menciptakan atau mendidik kader-kader Katolik menjadi manusia yang militan. loyal terhadap Pancasila dan UUD ‘45 dan manusia yang beriman. Bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kepentingan Gereja, tetapi untuk seluruh kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kader-kader itu dihasilkan dari sistem dan pola pendidikan Katolik yang diterangi Injil dan nilai-nilai kristiani.

Untuk kerjasama dalam ikut membangun kehidupan politik dan kehidupan bangsa, para bapak Uskup di Indonesia menganjurkan kepada umatnya agar bersikap kritis, jujur dan tenang agar dapat menilai tujuan dan saran-sarana pembangunan dan diharapkan berani bersikap untuk menunjukkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta membantu mencari solusi.

Dalam sikap kritis yang berarti kritik, pengaruh kebudayaan, tentu tidak bisa dilupakan begitu saja. Kebudayaan apa yang dominan yang mempengaruhi latar belakang pemikiran, serta yang membentuk sikap mental para aparat pemerintahan yang sedang memegang tampuk pemerintahan. Kritik itupun perlu berorientasi pada Pancasila, dengan istilah sistem kritik Pancasila. Dengan tidak menyita hati orang yang kita kritik, kita mampu menunjukkan kesalahan atau kekurangannya untuk selanjutnya bisa diperbaiki. Ini contoh praktis saja. Selanjutnya keterampilan tersebut sangatlah tergantung kepada masing-masing kita.

Suatu cita-cita, ideologi, konsepsi, maupun harapan perlu direalisasikan. Terutama cita-cita, ideologi maupun harapan yang menunjang hubungan baik antara Gereja Katolik dan negara Pancasila. Untuk merealisasikannya barangkali tidak gampang. Untuk itu perlu usaha yang terus-menerus walau kadang-kadang mengecewakan dan menyakitkan.

Tetapi itulah Salib Kristus untuk tujuan baik kita!.

Oleh : Rm. Eko Budi Susilo


0 Responses to “Tugas Awam Dalam Tata Dunia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: