06
Jan
10

Media dan Keadilan Jalanan

Fungsi dan peran media massa yang cukup vital dalam menciptakan perubahan sosial kian terasa bulan-bulan terakhir ini. Terungkapnya sindikat mafia peradilan dan makelar kasus (markus) di dunia hukum Indonesia menjadi puncak dari drama perseteruan “cicak dan buaya” antara kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua sisi gelap dunia hukum republik ini dibuka dengan terang-benderang oleh media massa lewat kasus ini.

Dalam sistem demokrasi, media massa disebut-sebut sebagai pilar keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menopang dan menjamin berlangsung demokrasi di sebuah negara. “Tanpa kemerdekaan pers, tidak ada pemerintahan yang sah dan menyebut dirinya mewakili rakyat”, demikian Charles Maurice mengamini pentingnya media massa sebagai pilar keempat demokrasi.

UU Pers no 40/1999 juga menyiratkan “salib” yang harus diemban oleh media massa. Dalam pasal 3 disebutkan fungsi media massa adalah sebagai “media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dalam pasal 6 di UU yang sama disebutkan peran pers adalah, “melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum” (huruf d), dan “memperjuangkan keadilan dan kebenaran (huruf e).

Setelah dicibir oleh banyak kalangan mengalami “kebebasan yang keblabasan” pasca reformasi 1998, media massa mulai menemukan jati dirinya seiring perjalanan waktu. Ada dua kasus penting berskala nasional yang menjadi tolak ukur berfungsinya media massa sebagai watch dog (anjing penjaga). Kasus pertama adalah konflik “cicak dan buaya”. Kasus kedua adalah “koin keadilan” untuk Prita Mulyasari.

Kasus pertama

Dalam kasus “cicak dan buaya”, pemutaran rekaman hasil penyadapan KPK terhadap Anggodo, adik tersangka korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo di ruang sidang Mahkamah Konstitusi yang disiarkan langsung oleh televisi selama 4,5 jam pada 3 November 2009 adalah salah satu keberanian dan prestasi media massa yang patut dicatat dalam sejarah.

Beberapa hari sebelumnya, transkrip rekaman itu dimuat di halaman satu sejumlah media cetak nasional. Transkrip dan rekaman sadapan yang diperdengarkan terbuka itu menunjukkan betapa Anggodo dengan leluasa bernegosiasi dengan sejumlah oknum penegak hukum seperti penyidik polisi, jaksa, lembaga pengawas saksi dan oknum-oknum pejabat lainnya. Rakyat marah saat membaca transkrip dan mendengar rekaman itu. Telinga tak dapat ditipu, mata tak dapat dikelabui. Solidaritas sontak muncul seantero Indonesia mendukung dua pimpinan KPK (Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah) yang dirugikan dalam kasus ini.

Di ujung drama, happy ending dan sad ending terjadi bersamaan. Happy endingnya, Bibit-Chandra direhabilitasi dari status semula sebagai tersangka. Oknum perwira polisi dan pejabat di kejaksaan agung yang diduga terlibat, mengundurkan diri. Sad endingnya, aktor utama, Anggodo, masih belum ditindak sebagaimana diinginkan publik. Presiden juga belum tegas dalam mengambil sikap tentang pemberantasan mafia peradilan.

Kasus kedua

Seperti kita ketahui bersama, kasus “koin keadilan” dimulai dari sosok Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga biasa yang dimejahijaukan karena dianggap melakukan pencemaran nama baik dokter yang bertugas di Rumah Sakit Omni Internasional. Media massa mengangkat persoalan ini sebagai berita utama dan sontak dukungan terhadap Prita terus membesar.

Masyarakat awam merasa apa yang dialami Prita juga kerap mereka alami. Ketika berurusan hukum dengan “kerajaan bisnis” seperti RS Omni Internasional, rakyat kecil selalu kalah. Untuk itulah mereka mendukung Prita sebagai preseden agar peristiwa ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Persoalan Prita Mulyasari dipersepsikan sebagai ketidakadilan dan pelanggaran kebebasan berekspresi.

Dukungan terhadap Prita semakin nyata setelah media massa memberitakan bahwa Prita dituntut untuk membayar uang ganti rugi kepada RS Omni sebesar Rp. 204 juta. Atas inisiatif seorang pengguna Facebook, digalanglah aksi pengumpulan uang koin untuk membantu Prita membayar uang ganti rugi. Meski pada akhirnya RS Omni mengajukan tawaran damai, pengumpulan koin tak dapat dibendung.

Berbagai sumber menyebut koin terkumpul mencapai angka hampir satu milyar rupiah. Uang koin recehan ini dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.

Kedua kasus nasional ini memang mengangkat derajat media massa Indonesia sebagai media yang berani dan berpihak pada yang lemah. Namun, sesungguhnya ada media jenis baru yang turut menggulirkan kasus ini menjadi perhatian publik. Media baru itu adalah situs jejaring sosial facebook. Untuk dua kasus ini, jutaan orang menyatakan diri bergabung dalam group yang muncul di Facebook untuk menyatakan dukungan. Tidak hanya menyatakan dukungan di dunia maya, jutaan pengguna facebook juga rela turun ke jalan demi menyatakan dukungan.

Facebook yang dari semula diledek sebagai situs untuk melampiaskan hasrat narsisme (mengagumi diri sendiri) kini sudah terbukti dapat dipakai sebagai media menggalang dukungan untuk masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengimbau agar pemerintah tak meremehkan kekuatan rakyat. ”Dukungan rakyat bila tidak mampu dibendung Presiden berpotensi berubah menjadi kekuatan rakyat atau people’s power,” katanya.

Tantangan media massa berikutnya adalah meningkatkan perannya dari yang selama ini berjalan sebagai “pelapor” peristiwa menjadi “penemu dan pengangkat” suatu persoalan. Jika peran itu tidak beranjak meningkat, kondisi ini tentu tidak ideal bagi media massa. Pasalnya, kekuatan media massa dalam menjalankan fungsi memengaruhi khalayak hanya berlangsung pada persoalan-persoalan yang terjadi dari luar dan bukan dari hasil suatu kreasi media itu sendiri. Menjadi persoalan besar jika pada suatu masa teramat minim peristiwa yang muncul untuk dipublikasikan. Pada saat semacam inilah media tidak lagi menjadi aktor yang berperan.

Rasa keadilan harus melampaui (beyond) pasal-pasal dalam hukum legal-formal. Itulah yang menjadi potret dari dua kasus besar tersebut di atas. Saat media massa berpihak pada yang lemah dan melawan ketidakadilan, maka Kriwikan biso dadi grojokan (aliran kecil air dapat menjadi air terjun).

Selamat datang media massa yang berpihak pada penegakan keadilan. Selamat datang media yang berpihak pada keadilan jalanan. (*)

Kasus Wong Cilik yang Diangkat di Media

 

22 September 2009. Basar Suyanto, (47) dan Kholil (50) mencuri satu buah semangka di sawah Darwati. Keduanya diancam tujuh tahun penjara.

November 2009. Nenek Minah divonis hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan tiga bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto. warga Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah ini mencuri tiga buah kakao milik PT RSA.

Buruh pabrik rokok PT United Tobacco Processing Indonesia, Sulfiana (35), dituduh mencuri kudapan milik perusahaan senilai Rp 19 ribu. ia dituntut tiga bulan percobaan, serta membayar biaya perkara Rp 5.000. ia juga dipecat dari perusahaan itu.

2 November, Manisih (27), Sri Suratmi (19), Juwono (16), dan Rusnoto (14) diduga mencuri kapuk randu seberat 14 kilogram di area perkebunan PT Segayung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. mereka sempat ditahan selama 24 hari dan terancam pidana tujuh tahun penjara


0 Responses to “Media dan Keadilan Jalanan”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: