12
Sep
09

BGKP : Mengamankan Aset Gereja

Hal 7Penugasan Benedizione untuk mewawancarai Rm. Petrus Canisius Edi Laksito, Pr. terkait BGKP (Badan Gereja Katolik Paroki) merupakan kesempatan istimewa buat penulis. Kesempatan ini cukup langka, mengingat kesibukan Rm Nanglik -begitu sapaan kesehariaanya-  sebagai Vikaris Jenderal (Vikjen) Keuskupan Surabaya yang cukup padat. Dengan sedikit kesabaran menunggu di teras Kantor Keuskupan, akhirnya penulis dipersilakan masuk oleh Romo Nanglik sendiri. Ketegangan penulis lantaran belum pernah bertemu sebelumnya sirna dengan sambutan sahaja apalagi ketika penulis diajak masuk ke ruang Keuskupan. Maklum jarang-jarang dapat kesempatan seperti ini. Setelah memperkenalkan diri sekali lagi dan memberikan penjelasan tentang maksud  wawancara,  pembicaraan serasa mengalir dan menyenangkan.

Romo Nanglik  menceriterakan sekilas sejarah BGKP. Dituturkan, BGKP sebenarnya bukan hal baru dalam kehidupan menggereja. Sejak kehadiran para misionaris jaman dulu sudah ada lembaga seperti ini, perbedaan mungkin pada nama dan aktivitas. Pada era awal gereja Indonesia ada lembaga dengan nama bahasa Belanda yang tugasnya sebagai fasilitator pengembangan pastoral pada waktu itu. Pada era selanjutnya ada yang dinamakan YPGA (Yayasan Pengurus Gereja Amal) yang pada intinya memiliki tugas yang sama yakni membantu kegiatan pastoral sehingga umat dapat terlayani dengan baik. Misalnya tentang pendirian gereja dan fasilitas pelayanan lainnya. Perbedaannya, pada masa itu tugas pastoral dan harta benda dirangkap oleh Dewan Pastoral  Paroki (DPP). Jadi sebenarnya BGKP bukan hal baru.

Semakin beragamnya kebutuhan gereja, umat dan perkembangan jaman serta terkait dengan regulasi pemerintah (seperti UU Yayasan No 18 tahun 2007 -red), maka dibutuhkan pembagian tugas dan tanggung jawab. Tugas yang dulu diemban secara bersamaan oleh DPP, sekarang diemban secara khusus oleh BGKP.

Menurut Romo yang pernah menjadi Rektor Seminari St Vincentius a Paulo Garum Blitar ini, ada dua tugas utama BGKP; Pertama, membantu gereja memiliki harta benda benda yang sah secara hukum sehingga aktifitas pastoral terselenggara dengan baik. Tugas itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pastoral khususnya yang terkait dengan urusan administrasi Negara. Praksisnya  seperti  urusan legal formal pendirian gereja, serta harta benda lainya seperti tanah, bangunan dan sebagainya yang pasti terkait dengan regulasi Negara. Kedua, melayani kebutuhan pastoral. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan program, rancangan kegiatan  DPP yang membutuhkan legalitas dari lembaga pemerintahan seperti kecamatan, kelurahan dan sebagainya.  BGKP diharapkan mensuplay dan memfasilitasi kebutuhan tersebut sehingga kegiatan pastoral dapat terselenggara dengan baik.

Tentang komposisi kepengurusan BGKP, Romo Nanglik menjelaskan, sama dengan DPP, BGKP diketuai oleh Romo Kepala Paroki. Tapi terkait dengan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas, diperlukan orang-orang yang berkompeten, artinya yang paham kebutuhan pastoral paroki dan paham mengenai jalur birokrasi dan administrasi Negara. Jadi DPP tidak otomatis jadi pengurus BGKP. “Memang ada pengurus DPP yang jadi pengurus BGKP tapi tidak semuanya, hanya yang terkait saja seperti salah satu pengurus harian (ketua, sekretaris, bendahara). Ini dimaksudkan agar komunikasi kebutuhan DPP bisa tersampaikan  dan langsung dapat terfasilitasi,” jelas Romo Nanglik. 

Masa waktu kepengurusan sama dengan DPP yaitu tiga tahun. Perlu diingat juga, BGKP jangan dipahami sebagai organisasi, atau berdiri sendiri karena keberadaannya sama dengan DPP hanya dengan spesifikasi tugas tertentu saja.

Ditanyakan tentang dampak langsung keberadaan BGKP terhadap umat di paroki, dapat dikatakan secara langsung tidak terasa. Wujudnya lebih kepada bagaimana kebutuhan umat dalam bidang rohani maupun admistrasi gereja terlayani dengan baik. Dampak BGKP kepada umat lebih bersifat pastoral, tapi bukan berarti peran umat tidak ada.  Aspirasi, masukan dan kebutuhan umat secara mudah dapat disampaikan kepada DPP maupun Pastor Paroki yang juga ketua BGKP sehingga dapat disampaikan kepada BGKP. Tentunya yang berkaitan dengan kepemilikan gereja seperti harta benda, bangunan dan sebagainya ataupun hal lain yang terkait langsung dengan tugas dan tanggung jawab BGKP.

Lebih lanjut dijelaskan, tugas BGKP tiap-tiap paroki berbeda sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap paroki. Tapi secara umum di setiap paroki dengan kondisi sekarang lebih kepada “keamanan” aset gereja. Keamanan dalam pengertian, membereskan urusan administratif terkait aset yang mungkin belum terselesaikan atau pun ada kebutuhan pengembangan lainya sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang nanti berdampak pada pelayanan kepada umat di pa-roki.

Mengingat strategisnya keberadaan BGKP dalam kehidupan menggereja di paroki, Romo Vikjen menegaskan “Karena tugasnya membantu gereja dan umat, jangan sampai tugas itu melemah dan terlupakan”.

Romo yang pernah bertugas di Paroki Santa Maria Tak Bercela Ngagel Surabaya dan moderator Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ini berharap agar BGKP yang ada di tiap-tiap paroki agar jeli dan cermat terhadap administrasi terutama pada aset-aset penting gereja seperti tanah dan bangunan. Selain itu pengurus BGKP yang sudah dipercayakan untuk melaksanakan tugas mengamankan aset gereja adalah untuk kebutuhan umat secara luas.

Agar optimal dalam melaksanakan tugas itu, diharapkan betul-betul paham akan tugas khususnya yang berkaitan dengan aturan legal formal dan regulasi Negara. (*) Oleh : Andre Yuris


0 Responses to “BGKP : Mengamankan Aset Gereja”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: